Disclaimer

 

PERATURAN MEDIA SIBER INDONESIA

(Berdasarkan Pedoman Dewan Pers)

1. Ruang Lingkup

Media siber adalah segala bentuk media berbasis internet yang memproduksi karya jurnalistik dan memenuhi kaidah pers sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

Setiap berita wajib melalui proses verifikasi.

Berita harus berimbang (cover both sides).

Jika belum terverifikasi, harus dijelaskan sebagai “masih dalam proses konfirmasi”.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

Media wajib melakukan moderasi komentar atau konten dari pembaca.

Tidak boleh memuat:

Hoaks / berita bohong

Fitnah dan pencemaran nama baik

Ujaran kebencian (SARA)

Konten pornografi atau kekerasan

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

Media wajib melayani hak jawab dari pihak yang dirugikan.

Setiap kesalahan berita harus segera dikoreksi dan diralat.

Koreksi harus jelas ditampilkan kepada publik.

5. Pencabutan Berita

Berita dapat dicabut jika terbukti melanggar hukum atau etika.

Pencabutan harus disertai alasan yang jelas kepada publik.

6. Iklan dan Konten Berbayar

Iklan harus dibedakan dengan jelas dari berita (misalnya: “Advertorial”).

Media tidak boleh menyamarkan iklan sebagai berita.

7. Hak Cipta

Media wajib menghormati hak cipta.

Dilarang mengambil konten tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber.

8. Identitas Media

Media siber wajib mencantumkan:

Nama perusahaan media

Alamat redaksi

Susunan redaksi (Box Redaksi)

Kontak resmi (email/telepon)

9. Profesionalisme Wartawan

Wartawan wajib mengikuti Kode Etik Jurnalistik

Dilarang menerima suap atau imbalan

Harus memiliki identitas (ID Card dan Surat Tugas)

10. Ketentuan Penutup

Media yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Pedoman ini menjadi acuan utama bagi media siber dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh Dewan Pers

Kode Etik Jurnalistik