JAKARTA – Cara penipuan dengan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ditujukan kepada PNS kembali muncul.
Diketahui bahwa ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)PPPK), dan PPPK Jangka Pendek (P3K JP) yang bersifat sementara sebelum diangkat menjadi pegawai tetap.
Kali ini, kejahatan berupa pengumuman dari BKN dengan modus menawarkan tautan layanan kepegawaian.
Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh mengumumkan 4 kebijakan terbaru guna menangani permasalahan pegawai yang berlarut-larut.
Penipu menulis kalimat yang menyampaikan bahwa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pengajuan gelarnya ditolak oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di berbagai daerah dengan berbagai alasan, segera laporkan ke "Lapor BKN."
Namun, tautan yang dipasang terlihat jelas bukan berasal dari instansi pemerintah yang sah.
"Klik langsung tautan di bawah ini untuk mendaftar secara online dan gratis," itulah kalimat terakhir dalam penipuan tersebut, diakhiri dengan tautan mencurigakan.BKN segera merespons dengan memberikan penjelasan terkait isu tersebut, serta mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai cara penipuan yang menggunakan nama layanan BKN.
“Kasus penipuan ini biasanya menggunakan data kepegawaian dan menawarkan layanan tertentu melalui situs yang tidak sah,” kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN Wisudo Putro Nugroho, dilaporkan dari situs resmi BKN.
Wisudo menegaskan bahwa semua layanan digital dan informasi resmi dari BKN hanya tersedia melalui domain yang berakhiran bkn.go.id."Di luar lingkup tersebut, masyarakat diminta agar tidak percaya atau memberikan informasi pribadi, termasuk dokumen pegawai, nomor identitas, maupun data sensitif lainnya," tegasnya.
Masyarakat juga diimbau untuk mengenali cara-cara penipuan yang menggunakan nama BKN atau instansi pemerintah yang beredar, seperti pembuatan situs web yang menyerupai layanan resmi BKN, permintaan pembayaran terkait layanan kepegawaian, tawaran percepatan proses administrasi ASN, serta penyebaran tautan pendaftaran palsu.
Masyarakat yang menemukan tanda-tanda penipuan atau laman yang mencurigakan diminta segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi BKN.
"Langkah ini penting untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta menjaga keamanan informasi," ujar Wisudo.
BKN juga menekankan perlunya meningkatkan literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat agar tidak mudah terkena informasi yang tidak akurat.
Setiap kebijakan, layanan, atau pengumuman resmi dari BKN disampaikan melalui saluran yang telah diverifikasi.
Semua layanan BKN tidak dikenakan biaya selain ketentuan yang ditetapkan dan tidak pernah meminta pembayaran melalui jalur pribadi.
"Pastikan pegawai negeri sipil dan masyarakat hanya mengakses layanan melalui domain bkn.go.id agar mendapatkan informasi layanan BKN yang benar, sehingga terhindar dari ancaman penipuan," tambah Wisudo.
Posting Komentar untuk "PNS dan PPPK, Perhatikan Pengumuman Penting dari BKN!"